Insentif yang Tidak Kunjung Turun

Pemandu Wisata Sesalkan Insentif yang Tidak Kunjung Turun

Pemandu Wisata Sesalkan Insentif yang Tidak Kunjung Turun

Insentif yang Tidak Kunjung Turun – Pemandu wisata Indonesia mengalami krisis finansial karena tak dapat bekerja di tengah pandemi virus corona.  Ada berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menyambung hidup. Selain alih profesi, mereka juga berupaya meminta bantuan pemerintah.

Sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak virus corona atau COVID-19. Dalam rapat di DPR bersama Komisi X DPR RI, Senin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyebut pariwisata tergolong potential loser untuk jangka pendek dampak COVID-19.

Pelaku pariwisata mulai berteriak dan mendorong pemerintah memberikan insentif. Salah satunya adalah tuntutan dari pemandu wisata yang kehilangan pendapatan mereka karena berhentinya pariwisata akibat COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Dari DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Pusat katanya sudah diminta (insentif) ke pemerintah, tapi tidak ada tanggapan,” kata salah satu pemandu wisata asal Lombok bernama Bobby kepada dvouval.com, Selasa.

Pemandu wisata berusaha bertahan hidup

Demi bertahan hidup, Bobby terpaksa mengutang ke keluarganya sejak tabungannya habis. Selain itu, ia juga mendapat bantuan dari Desa Sade, Lombok untuk membeli beras 25 kilogram.

Ia sudah kehilangan pendapatan sejak 15 Maret, hari terakhir dia menjadi pemandu wisata Lombok sebelum diberlakukan PSBB. Saat itu ia memandu 100 orang asal Jakarta. “Lombok sepi mulai tanggal 20 Maret karena ada lockdown sampai sekarang,” katanya.

Ia juga kadang berjalan ke pantai untuk mencari ikan bersama nelayan demi memenuhi kebutuhan pangan.

Pemandu Wisata Diwakili Oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia

Sudah didata namun tidak ada tindak lanjut

Bobby mengatakan saat ini, di Lombok ada sekitar 800 pemandu wisata aktif dan 9.350 dari seluruh Indonesia. Mereka telah diminta mengumpulkan KTP, nomor izin dan data lainnya.

“Tapi sampai data ini, Rp1.000 gak dikasih. Malah ditolak katanya sama pemerintah. Dapat kabar itu dari DPD HPI Pusat. Katanya mau dikasih tapi malah ojol (ojek online) yang dikasih,” kata Bobby.

Bobby dan temannya-temannya juga mengaku sudah mengajukan insentif ini via online. Mereka meminta Rp3 juta untuk tiga bulan, namun tidak ada tanggapan. Ia pun memilih berhenti berharap akan insentif ini.

“Kami udah gak mau berharap lagi. Sempat ada harapan, tapi malah yang diprioritaskan ojol,” ujarnya.

Mengerikannya dampak COVID-19 terhadap pariwisata

Dampak COVID-19 ke pariwisata antara lain mulai dari penutupan hotel dan akomodasi wisata, turunnya okupansi hotel, penurunan omzet hingga penutupan mal, ritel dan restoran di Jakarta, Bekasi dan Banten, serta penundaan event.

Wishnutama mengatakan, okupansi hotel berkisar nol sampai lima persen. Omzet mal dan ritel turun 80 persen, untuk restoran turun 70 persen. Begitu juga untuk event, di mana ada 39 event yang ditunda per 31 Maret kemarin.

Industri selama melakukan pembatalan paket hingga 100 persen. Begitu juga untuk industri event, 84 persen dibatalkan dan sisanya ditunda. Yang terburuk, wahana rekreasi mengalami penurunan hingga 100 persen.

Wishnutama pernah menyebut bahwa pariwisata berpotensi kehilangan devisa mencapai US$10 miliar, bahkan bisa lebih.

Nasib pekerja sektor pariwisata pun terancam. Dengan tidak ada pemasukan serta pembatalan perjalanan, pengusaha biro perjalanan memilih untuk merumahkan karyawan mereka alias cuti tidak berbayar. Pegawai kontrak pun sudah tidak diperpanjang kontraknya.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menyatakan saat ini hampir 98 persen travel agent sudah merumahkan karyawannya.

“Ada yang unpaid leave, ada yang hanya membayar gaji pokok dengan potongan-potongan terbatas,” kata Budi.